Salah satu program kerja tahun 2025 Biro Hukum dan Organisasi adalah penyusunan analisis jabatan bagi jabatan pelaksana di Universitas Gadjah Mada. Program ini merupakan upaya untuk membangun pengelolaan sumber daya manusia yang profesional.

Per Januari 2025, data Direktorat Sumber Daya Manusia UGM menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kependidikan UGM merupakan Jabatan Pelaksana. Saat ini terdapat 87 nomenklatur Jabatan Pelaksana, dengan kelas jabatan yang bervariasi antara kelas jabatan 3 hingga kelas jabatan 8, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kamus Jabatan Pelaksana Universitas Gadjah Mada. read more

 

Sebagai upaya penguatan organisasi dan tata laksana di Universitas Gadjah Mada, Biro Hukum dan Organisasi UGM baru-baru ini menyelenggarakan serial workshop bertajuk Penguatan Organisasi dan Tata Laksana Menuju Good University Governance (GUG). Seri pertama pada serial workshop ini mengambil tema Prosedur Operasional Standar (POS) Sebagai Upaya Penguatan Organisasi dan Tata Laksana yang diselenggarakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024.

Urgensi penyusunan POS di UGM sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. read more

Dalam rangka harmonisasi antara Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada dengan kondisi aktual, Biro Hukum dan Organisasi UGM menyelenggarakan proses reviu terhadap SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Fakultas dan Sekolah di UGM. Proses reviu ini diawali dengan pengiriman surat permohonan ke Dekan Fakultas dan Sekolah pada tanggal 2 Februari 2024. Setelah surat permohonan dikirimkan, Dekan Fakultas dan Sekolah mengirimkan surat balasan dengan dilampiri bagan SOTK di Fakultas atau Sekolah terkait.
Bagan SOTK ini kemudian dianalisa oleh tim organisasi di Biro Hukum dan Organisasi UGM. Proses ini menganalisa kesesuaian SOTK Fakultas dan Sekolah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada.

 

Selain itu, proses analisa juga dilakukan untuk mencari kesesuaian antara SOTK Fakultas dan Sekolah dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku di UGM. Hal ini antara lain terkait pembentukan, penghapusan, dan penggabungan unit, perbedaan nomenklatur unit, serta laboratorium dan program studi yang belum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Proses analisa ini berlangsung dengan melibatkan 5 staf bagian organisasi di Biro Hukum dan Organisasi UGM. Hasil reviu dan analisa yang berisi rekomendasi bagan SOTK kemudian dikirimkan kembali kepada Fakultas dan Sekolah untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor. Beberapa Fakultas dan Sekolah juga menindaklanjuti hasil ini dengan mengadakan focus grup discussion terkait penyusunan SOTK dengan mengundang tim organisasi di Biro Hukum dan Organisasi UGM.

Kegiatan ini juga diadakan dalam rangka mendukung SDGs nomor 16 yakni peace, justice, and strong institution dan nomor 17 terkait partnership for the goals. Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Organisasi UGM, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum berharap bahwa dengan adanya proses reviu ini akan menyelaraskan struktur organisasi dan tata kerja Fakultas dan Sekolah dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.